Jual Indosat, Temasek Untung Besar

Karyawan Indosat memantau jaringan komunikasi di ruang Single Network Operation Center (SNOC), Gedung Pusat Indosat, Jakarta, Jumat (5/10). Pengawasan tersebut untuk mengantisipasi kenaikan frekuensi komunikasi pelanggan Indosat yang mencapai 21,5 juta selama puasa dan Lebaran.

JAKARTA,SENIN - Dari pada membayar kepada pemerintah Indonesia, Temasek Holding Pte Ltd, memilih untuk menjual kepemilikan sahamnya di Indosat Tbk. Pada Jumat (6/6) lalu, 40,8 persen saham Indosat Tbk milik Asia Mobile Holding Pte Ltd (AMH) diakuisisi Qatar Telecom (Qtel) senilai 2,4 miliar dollar Singapura atau 1,8 miliar dollar AS (Rp 16,8 triliun dengan kurs Rp 9.300)
Kesepakatan akuisisi itu disampaikan dalam pernyataaan bersama Qtel dengan Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (STT) sebagai induk perusahaan AMH dalam siaran pers yang diterima Kompas.com. Dengan demikian, STT yang pada tahun 2002 memenangi divestasi 41,94 persen saham Pemerintah Indonesia di Indosat senilai Rp 5,62 triliun (Rp 12.950 per saham), menangguk untung hampir tiga kali lipat.
Sebelumnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dikuatkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Temasek Holding Pte Ltd, yang terdiri atas perusahaan-perusahaan: Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd, STT Communications Limited, Asia Mobile Holding Company Pte Ltd, Asia Mobile Holdings Pte Ltd, Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte Ltd, Singapore Telecommunications Ltd, dan Singapore Telecom Mobile Pte Ltd, telah melanggar Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Temasek dan sejumlah perusahaannya tersebut diperintahkan membayar denda masing- masing Rp 15 miliar ke kas negara. Mereka juga diperintahkan untuk menghentikan kepemilikan saham di Telkomsel atau Indosat dengan cara melepas saham di salah satu perusahaan tersebut atau mengurangi saham hingga 50 persen di Telkomsel dan Indosat dalam 12 bulan.

15 Trilyun Disalurkan untuk Kredit Usaha Rakyat

Pemerintah melalui perbankan akan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di bawah Rp5 juta, dengar target penyaluran sebesar Rp 15 trilyun sampai akhir tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komite Nasional Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia B.S. Kusmuljono, di Bogor, Minggu (8/6).“Saya optimistis penyaluran KUR Mikro sesuai dengan harapan Presiden. sementara ini baru dilakukan enam bank. Kami akan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro,” kata BS Kusmuljono.

Dia menyebutkan sampai sekarang KUR sudah tersalur Rp. 6,5 triliun.Pemerintah sejak Februari 2008 mendorong penyaluran KUR Mikro di bawah Rp5 juta melalui enam bank yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, BSM, Bank Bukopin dan Bank BTN. Kredit tersebut mendapatkan penjaminan dari pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum SPU.Dalam skema penjaminan tersebut, Askrindo dan Perum SPU memberikan penjaminan sampai 70 persen dari nilai kredit.Kusmuljono menjelaskan tantangan ke depan adalah mengupayakan agar KUR Mikro dapat menjangkau lebih luas kalangan pengusaha skala mikro termasuk di sektor pertanian dan perikanan.

Sementara ini, KUR Mikro lebih banyak menjangkau sektor perdagangan dan jasa. “Masalah akses terhadap KUR Mikro memang sedang dicarikan solusinya. Salah satu caranya melalui kerjasama perbankan dengan LKM,“ ujarnya.Khusus untuk KUR Mikro kepada petani dan nelayan, selain masalah akses masalah suku bunga terlalu tinggi yakni sebesar 24 persen per tahun. Padahal, layaknya bunga KUR Mikro sebesar 12 persen setahun.Untuk mencari solusi atas masalah tersebut, BS Kusmuljono yang juga Komisaris Bank BRI menjelaskan, akan diselenggarakan Lokakarya Nasional yang bertema Memantapkan Pola Linkage Bank-LKM Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui KUR Mikro.Rencananya lokakarya akan diselenggarakan pada Selasa (10/6) di Jakarta besok. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diundang sebagai sebagai pembicara kunciLokakarya ini rencananya akan di hadiri berbagai lembagai seperti Deputi Menko Perekonomian, Deputi Menko Kesejahteraan Rakyat, Dirjen Departemen Keuangan, Deputi Kementerian Koperasi & UKM, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sejumlah pimpinan Bank dan LKM.

Subsidi Bengkak hingga Rp 198,7 Triliun

Jakarta-Subsidi minyak bisa melonjak hingga Rp 198,7 triliun jika harga minyak dunia terus berada pada kisaran US$ 150 per barel. Ini membuka kemungkinan harga BBM bisa naik tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan angka tersebut merupakan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Perhitungan Menkeu, lonjakan subsidi itu terjadi jika harga minyak US$ 150 per barel pada akhir tahun, dengan nilai tukar Rp 9.300, alpha Pertamina sebesar 9 persen, dan konsumsi 39 juta kiloliter. ”Yang paling sulit adalah memprediksi konsumsi BBM, karena kalau deviasi lebih dari 40 persen maka konsumsi melonjak,” ujar Menkeu.

Kamis (5/6).Dalam APBN-P 2008, volume BBM bersubsidi dipatok pada 37 juta kiloliter. Ini sudah termasuk bantalan sebesar 1,5 juta kiloliter, sedangkan besaran subsidinya adalah Rp 126,8 triliun.Dengan perubahan subsidi tersebut, postur APBN akan berubah. ”Tapi, secara keseluruhan postur APBN bisa kita jaga. Defisit tetap tidak lebih dari 2,1 persen,” tuturnya. Pemerintah, lanjut Menkeu, akan mengantisipasi dengan membatasi konsumsi.Dalam sidang tersebut, anggota Komisi XI Drajad Wibowo melontarkan pertanyaan apakah pemerintah bisa menjamin tidak ada lagi kenaikan harga BBM bersubsidi.

Anggota Komisi XI Melchias Markus Mekeng mempertanyakan kesejahteraan rakyat jika subsidi sepenuhnya dihapuskan. Menjawab pertanyaan tersebut, Menteri Keuangan menyatakan pemerintah akan mencari cara terbaik untuk melindungi masyarakat dari tekanan yang tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah, namun di sisi lain APBN tetap terjaga.

Menakar Dampak Kenaikan BBM

Oleh H. Ali Mubarok Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah berecana akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada dua pekan terakhir Februari 2004. Bahkan kini, harga dari beberapa jenis BBM seperti Premix sudah naik lebih dulu. Kenaikan ini sudah pasti menimbulkan pro dan kontra yang luas di pentas nasional. Bagi yang pro dengan kebijakan itu tentunya mengharapkan kebijakan tersebut akan membawa perbaikan ekonomi makro di waktu-waktu mendatang. Sedangkan bagi yang kontra khawatir bahwa kebijakan tersebut akan memperburuk perekonomian rakyat banyak. Masyarakat yang kontra jauh lebih besar daripada yang pro dengan rencana kenaikan harga BBM karena masyarakat cenderung menilai setiap kebijakan ekonomi secara jangka pendek dan yang langsung menyentuh kehidupan mereka. Dalam kondisi perekonomian masyarakat yang sangat memprihatinkan saat ini, tidaklah salah apabila mereka mengabaikan kepentingan ekonomi makro, lebih-lebih yang berwawasan jangka panjang. Tenaga dan pikirannya hanya habis digunakan untuk berusaha mengambil kebutuhan ekonomi jangka pendek dan tidak sedikit yang hanya sekadar mempertahankan hidup. Maka setiap terjadi rencana kebijakan yang dapat mengganggu usaha tersebut, termasuk rencana kenaikan harga BBM kali ini, perlu untuk dicegah. Masyarakat akan membayangkan dampak buruk yang akan terjadi jika harga BBM betul-betul dinaikkan.Kenaikan BBM pada saat bersamaan semakin menambah beban masyarakat yang sampai saat ini masih juga menanggung beban krisis ekonomi. Kenaikkan BBM akan mengakibatkan efek domino di masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial-politik. Secara ekonomi, kenaikan tersebut akan mengakibatkan kenaikan harga-harga dan barang jasa (inflasi), bahkan kenaikan tersebut bisa tak terkendali menyusul kenaikan BBM itu. Seperti diungkapkan Deputi Bidang Statistik Ekonomi BPS (Badan Pusat Statistik), kenaikan BBM yang cukup signifikan ini dikhawatirkan akan memicu inflasi besar-besaran selama triwulan pertama tahun 2005. Kenaikan laju inflasi itu akan tercermin dari naiknya harga sejumlah komponen kebutuhan pokok masyarakat, berupa barang dan jasa. Secara sosial-politik kebijakan menaikkan harga ketiga komponen tersebut juga akan menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat. Di tengah kehidupan sosial-ekonomi yang semakin terhimpit krisis, kebutuhan hidup semakin melambung se-mentara, daya beli masyarakat semakin rendah, bukan tidak mungkin masyarakat akan menunjukkan penolakan secara lebih luas dan intensif. Unjuk rasa terus-menerus akan sangat potensial menimbulkan ketidakstabilan sosial-ekonomi dan keamanan. AlternatifPadahal persoalannya tak sesederhana bayangan orang awam, bahwa kebijakan kenaikan BBM bertujuan menyusahkan rakyat luas. Persoalannya sekarang, bagaimana pemerintah melakukan langkah-langkah untuk mengimbangi kenaikan harga BBM akibat pencabutan subsidi tersebut. Kita berpendapat, bila harga BBM naik, maka pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan. Atau lebih dari itu, pemerintahan dituntut untuk menaikkan tingkat pendapatan masyarakat. Misalnya, dengan membuka lapangan kerja baru atau menaikkan upah atau gaji. Dalam mengelola ekonomi, pemerintah terkesan tidak mempunyai management yang baik, dan lemah koordinasinya. Kenaikan harga-harga beruntun tersebut menyebabkan seluruh unit ekonomi harus merespons pukulan tersebut dan melakukan anggaran-anggaran pengeluarannya. Kebijakan pemerintah tersebut merupakan dilema dan keputusan yang berat dan berisiko bagi pemerintah. Di satu sisi, bahwa kebijakan menaikkan BBM atau pencabutan subsidi BBM harus dilakukan dan sulit dihindarkan dalam rangka penyesuaian atau revisi anggaran APBN 2005, tapi di sisi lain masyarakat saat ini masih ditimpa kesusahan hidup akibat krisis ekonomi yang belum juga membaik. Sehingga, masyarakat menilai momentum kenaikan harga BBM tersebut kurang tepat. Bagi pemerintah pun, mengulur atau menunda waktu kenaikan harga BBM berarti menambah beban pemerintah yang semakin besar. Dalam melakukan reorientasi kenaikan BBM itu pemerintah perlu mengambil teknik penentuan harga yang berlapis. Untuk mengurangi beban masyarakat lapisan bawah, pemerintah diharapkan konsekuen untuk hanya sedikit menaikkan harga jenis BBM yang banyak dikonsumsi masyarakat bawah. Kalau rencana kenaikan harga BBM secara umum adalah 20%, maka minyak tanah dan minyak bakar yang banyak dikonsumsi masyarakat bawah hendaknya jangan sampai naik lebih dari 10%, akan lebih baik tidak dinaikkan sama sekali. Alasannya angka 10% sudah merupakan angka kenaikan yang cukup tinggi bagi masyarakat tak mampu. Untuk premium dan solar, kenaikan sedikit di atas 10% masih wajar karena kelas konsumennya memang lebih tinggi. Sedangkan harga minyak aftur dan avgas yang dikonsumsi oleh kalangan atas, kenaikan harganya dapat jauh lebih tinggi untuk menutup rendahnya kenaikan jenis minyak yang dikonsumsi kalangan bawah.Setelah jalan itu ditempuh negara perlu menggalakkan pengencangan ikat pinggang dan melakukan revisi besar-besaran dari skala prioritas konsumsi mereka. Bagi kalangan dunia usaha, mereka lebih dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian akibat implikasi dari kenaikan BBM yang diikuti harga lain). Karena dari kenaikan harga tersebut, dapat mereka kompensasikan pada produk yang dihasilkan. Untuk mengurangi beban golongan masyarakat kurang mampu akibat kenaikan BBM, pemerintah memberikan kompensasi yang diarahkan terutama pada program-program pertanian, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan operasi pasar khusus (OPK) beras untuk rakyat miskin. Besarnya kompensasi tersebut perlu dilakukan secara sistematis dengan anggaran memadai dan tepat sasaran. Karena bertitik tolak dari sejarah masa lalu, pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan selalu diikuti penyimpangan dalam realisasinya. Kebijakan ”pengganti” ini pun seringkali mendapat sorotan dari masyarakat. sampai saat ini masyarakat tidak tahu jelas masalah desain, skenario, sistematika dan realisasi program kompensasi sosial tersebut. Bahkan evaluasi mengenai skenario penyaluran dana tersebut belum pernah dilakukan, apalagi pertanggungjawabannya. Suara-suara kritis untuk melakukan evaluasi dan memberikan pertanggungjawaban sudah didengungkan oleh kelompok masyarakat, namun tampaknya kurang menjadi perhatian utama dari pemerintah. Kondisi ini yang semestinya harus dilakukan pemerintah sebagai ”kompensasi utama” terhadap kebijakan menaikkan BBMDengan latar pemaparan di atas, sebelum pemerintah menaikkan harga BBM ada beberapa hal yang harus dipikirkan secara mendalam. Pertama, mengkaji ulang tentang dasar dan tujuan mengapa pemerintah mau menaikkan harga BBM. Selanjutnya, perlu juga dikaji berapa besar angka kenaikkan harga BBM yang lebih pas sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Kedua, melakukan kajian mendalam terhadap penyaluran hasil pengurangan subsidi BBM. Dan itu harus jelas diketahui oleh masyarakat. Ketiga, menjaga agar dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM tidak sampai meluas jauh. Keempat, menjamin tersedianya kebutuhan BBM di masyarakat, termasuk dengan menindak segala pelaku penyelundupan BBM.Bila keempat hal itu dilakukan, tampaknya dampak kebijakan terkait BBM bisa ditekan di tingkat titik terendah.Penulis adalah Anggota DPR-RI Komisi Minyak dan Energi

Harga Minyak Dunia US$ 104,52 Per Barel

New York: Harga minyak mentah dunia kini berada pada rekor tertinggi yakni mencapai US$ 104,52 per barel. Hal ini terjadi setelah Amerika Serikat mengumumkan penurunan cadangan minyak mentahnya.

Harga minyak saat ini adalah tertinggi setelah memuncaknya krisis sandera warga AS di Iran pada 1980. Selain itu kenaikan ini terjadi setelah pemerintah AS mengumumkan penurunan cadangan minyak mentahnya serta lesunya produksi minyak Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Sedangkan menyusul melambannya perekonomian AS serta penurunan permintaan pasar global terhadap minyak mentah, OPEC belum berencana meningkatkan kuota produksinya untuk menekan harga minyak dunia.

Harga Kedelai Kembali Naik

Liputan6.com, Jakarta: Produsen tempe dan tahu di Jakarta kembali pusing memikirkan nasib usaha mereka. Bagaimana tidak, harga kedelai kembali naik dalam sepekan terakhir. Padahal menurut pemerintah, harga kedelai sudah turun dibandingkan harga pada bulan lalu.

Tasban, salah satu produsen tempe sempat menaruh harapan besar pada langkah pemerintah melakukan intervensi harga kedelai. Setelah para produsen tahu dan tempe menggelar unjukrasa besar-besaran. Harga saat itu turun hingga Rp 6.600 per kilogram. Namun nyatanya, harapannya kembali terempas karena sepekan terakhir harga kedelai naik lagi hingga tiga kali. Harga terakhir tercatat Rp 7.100 per kilo.

Apa yang terjadi di lapangan ternyata berbeda dengan pengamatan pemerintah. Menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu harga kedelai meski tergolong tinggi yaitu Rp 6.800 hingga Rp 7.000 per kilo sudah turun jika dibandingkan harga pada Januari yang mencapai Rp 7.600 per kilo.

Para produsen tahu dan tempe terus dilanda kekhawatiran karena mereka mendengar harga kedelai akan terus naik. Padahal, jika harga kedelai terus naik tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menaikkan harga produk. Langkah yang tak ingin mereka ambil karena hanya akan menambah beban hidup masyarakat.(JUM/Vivi Oktoreza dan Daeng Tanto)

Harga BBM Dipastikan Tidak Naik Hingga 2009

Harga BBM Dipastikan Tidak Naik Hingga 2009

Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sampai 2009. Alasannya penggunaan BBM dikurangi, termasuk untuk pembangkit listrik. Pengurangan penggunaan BBM itu antara lain terjadi karena adanya profram konversi minyak tanah ke elpiji. Di sektor pembangkit listrik, pemerintah sudah mencanangkan program pembangkit listrik non-BBM 10 ribu megawatt berbahan bakar batu bara."Pokoknya sampai akhir masa tugas kita (2009) tidak ada kenaikan harga BBM lagi," tegas Wapres Jusuf Kalla saat peluncuran pelaksanaan konversi penggunaan minyak tanah ke elpiji 3 Kg di Kecamatan Kampung Makassar, Jakarta Timur. Pmilihan Kecamatan Makassar sebagai tempat peresmian karena kecamatan di Jakart Timur itu menjadi konsumen terbesar minyak tanah untuk rumah tanga lain. Pernyataan Kalla tersebut langsung disambut tepuk tangan masyarakat Kampung Makassar. Hadir pula dalam acara tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, dan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Wapres menceritakan beberapa waktu lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdiskusi dengannya mengenai harga BBM. (Media Indonesia, 9/5/07)

Warga Ibu Kota Sulit Menghemat Listrik

Jangan heran, bila pada Maret nanti, tagihan listrik Anda lebih murah atau lebih mahal dari biasanya. Mulai bulan itu, Perusahaan Listrik Negara akan menjalankan program insentif dan disinsentif listrik [baca: PLN Diduga Akan Menaikkan Tarif Listrik].

Rencana PLN memberikan potongan tarif listrik disambut antusias sebagian warga. Suhani, misalnya, berencana menghemat pemakaian listrik di rumahnya. Terutama bila memang dengan cara itu tagihan listriknya mendapat diskon atau potongan. Selama ini, ia merasa berat membayar tagihan listrik.

Saat ini PLN sudah menetapkan patokan pemakaian bagi pelanggan. Untuk rumah tangga dengan daya 450 voltampere (VA), Anda dikatakan hemat jika memakai listrik di bawah 75 kilowatt-hour (kWh) per bulan. Sedangkan 900 voltampere ditetapkan 115 kWh dan 1.300 VA sebesar 201 kWh.

Bila ingin mengetahui seberapa besar listrik dapat dihemat, pertama-tama cari tahu daya listrik di rumah Anda. Jika 450 VA, maka usahakan memakai listrik di bawah 75 kWh tiap bulannya. Kalau pemakaian di bawah 75 kWh, Anda akan mendapat insentif berupa diskon 20 persen untuk pemakaian listrik yang tidak terpakai. Sebaliknya kalau pemakaian di atas angka itu, tagihan Anda akan membengkak. Sebab, kelebihan listrik yang Anda pakai akan dihitung 1,6 kali lebih besar dari harga tarif normal.

Rencana ini dikritik karena merugikan konsumen terutama di kota besar seperti Jakarta. Menurut anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi, pemakaian listrik setiap warga Ibu Kota jauh di atas batas yang ditetapkan pemerintah tersebut. Adapun dari program tersebut, menurut Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Sunggu Aritonang, PLN berharap bisa menghemat subsidi bahan bakar sebesar Rp 18 triliun.

Persoalannya adalah, apakah masyarakat terutama di kota-kota besar bisa berhemat? Tanpa pengawasan ketat, program ini juga bisa memicu pencurian listrik.

Warga Ibu Kota Sulit Menghemat Listrik

25/02/2008 18:10 Listrik
Warga Ibu Kota Sulit Menghemat Listrik

Liputan6.com, Jakarta: Jangan heran, bila pada Maret nanti, tagihan listrik Anda lebih murah atau lebih mahal dari biasanya. Mulai bulan itu, Perusahaan Listrik Negara akan menjalankan program insentif dan disinsentif listrik [baca: PLN Diduga Akan Menaikkan Tarif Listrik].

Rencana PLN memberikan potongan tarif listrik disambut antusias sebagian warga. Suhani, misalnya, berencana menghemat pemakaian listrik di rumahnya. Terutama bila memang dengan cara itu tagihan listriknya mendapat diskon atau potongan. Selama ini, ia merasa berat membayar tagihan listrik.

Saat ini PLN sudah menetapkan patokan pemakaian bagi pelanggan. Untuk rumah tangga dengan daya 450 voltampere (VA), Anda dikatakan hemat jika memakai listrik di bawah 75 kilowatt-hour (kWh) per bulan. Sedangkan 900 voltampere ditetapkan 115 kWh dan 1.300 VA sebesar 201 kWh.

Bila ingin mengetahui seberapa besar listrik dapat dihemat, pertama-tama cari tahu daya listrik di rumah Anda. Jika 450 VA, maka usahakan memakai listrik di bawah 75 kWh tiap bulannya. Kalau pemakaian di bawah 75 kWh, Anda akan mendapat insentif berupa diskon 20 persen untuk pemakaian listrik yang tidak terpakai. Sebaliknya kalau pemakaian di atas angka itu, tagihan Anda akan membengkak. Sebab, kelebihan listrik yang Anda pakai akan dihitung 1,6 kali lebih besar dari harga tarif normal.

Rencana ini dikritik karena merugikan konsumen terutama di kota besar seperti Jakarta. Menurut anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi, pemakaian listrik setiap warga Ibu Kota jauh di atas batas yang ditetapkan pemerintah tersebut. Adapun dari program tersebut, menurut Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Sunggu Aritonang, PLN berharap bisa menghemat subsidi bahan bakar sebesar Rp 18 triliun.

Persoalannya adalah, apakah masyarakat terutama di kota-kota besar bisa berhemat? Tanpa pengawasan ketat, program ini juga bisa memicu pencurian listrik.(ANS/Vivi Oktoreza dan Nofrianus Barens)

22/02/08 07:45

Dolar AS Jatuh di Tengah Melemahnya Data Ekonomi

New York (ANTARA News) - Dolar AS jatuh terhadap mata uang utama lainnya, Kamis, setelah data ekonomi AS melemah menambah kekhawatiran ekonomi AS terperosok ke dalam sebuah resesi, kata para dealer.

Euro berada pada 1,4811 dolar sekitar pukul 2200 GMT, naik tajam dari 1,4712 dolar akhir Rabu di New York.

Dolar turun menjadi 107,37 yen dari 108,13.

Para dealer mengatakan dolar terpukul berita buruk sebuah laporan Federal Reserve Bank of Philadelphia yang menyatakan manufaktur regional telah turun menjadi minus 24 pada Februari dari minus 20,9 pada Januari, dua kali lebih rendah dari perkiraan.

Indeks utama juga berada di level terendah sejak resesi tahun 2001, meningkatkan sinyal bahwa ekonomi AS sedang menuju kontraksi.

"Kemerosotan lebih lanjut ... pada Februari memperkuat jatuhnya indeks bulan lalu," kata Paul Ashworth dari Capital Economics.

"Sejauh ini indikator ini mencemaskan sebuah reses," kata dia.

Dolar juga tertekan penurunan indikator utama dari Conference Board pada Januari untuk kali keempat bulan berturut-turut.

Ashworth mengatakan indikator-indikator utama jika dilihat dalam enam bulan terakhir jelas menunjukkan sebuah resesi.

Pasar mencerna laporan the Federal Reserve, Rabu, yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk 2008 menjadi antara 1,3 dan 2,0 persen dari kisaran sebelumnya 1,8 persen dan 2,5 persen pada November, dan menaikkan estimasi inflasi.

"Semua itu, prospek dalam jangka pendek menjadi tidak positif bagi ekonomi AS," kata Sue Voigtsbeger, seorang analis PNC Bank.

Sementara pound memperoleh dukungan dari data penjualan ritel Inggris yang menguat, membantu mengurangi kecemasan bahwa ekonomi Inggris berada pada risiko pelambatan.

Data tersebut barangkali akan menguatkan mengapa Bank Sentral Inggris (BoE) mempertimbangkan pelonggaran gradual kebijakan moneternya, kata David Page, seorang ekonom Investec.

Dalam perdagangan terakhir di New York, dolar berada pada 1,0897 franc Swiss, turun dari 1,0993 franc akhir Rabu. Pound berada pada 1,9630 dolar, naik dari 1,9419 dolar, demikian AFP.(*)