Jual Indosat, Temasek Untung Besar

Karyawan Indosat memantau jaringan komunikasi di ruang Single Network Operation Center (SNOC), Gedung Pusat Indosat, Jakarta, Jumat (5/10). Pengawasan tersebut untuk mengantisipasi kenaikan frekuensi komunikasi pelanggan Indosat yang mencapai 21,5 juta selama puasa dan Lebaran.

JAKARTA,SENIN - Dari pada membayar kepada pemerintah Indonesia, Temasek Holding Pte Ltd, memilih untuk menjual kepemilikan sahamnya di Indosat Tbk. Pada Jumat (6/6) lalu, 40,8 persen saham Indosat Tbk milik Asia Mobile Holding Pte Ltd (AMH) diakuisisi Qatar Telecom (Qtel) senilai 2,4 miliar dollar Singapura atau 1,8 miliar dollar AS (Rp 16,8 triliun dengan kurs Rp 9.300)
Kesepakatan akuisisi itu disampaikan dalam pernyataaan bersama Qtel dengan Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (STT) sebagai induk perusahaan AMH dalam siaran pers yang diterima Kompas.com. Dengan demikian, STT yang pada tahun 2002 memenangi divestasi 41,94 persen saham Pemerintah Indonesia di Indosat senilai Rp 5,62 triliun (Rp 12.950 per saham), menangguk untung hampir tiga kali lipat.
Sebelumnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dikuatkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Temasek Holding Pte Ltd, yang terdiri atas perusahaan-perusahaan: Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd, STT Communications Limited, Asia Mobile Holding Company Pte Ltd, Asia Mobile Holdings Pte Ltd, Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte Ltd, Singapore Telecommunications Ltd, dan Singapore Telecom Mobile Pte Ltd, telah melanggar Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Temasek dan sejumlah perusahaannya tersebut diperintahkan membayar denda masing- masing Rp 15 miliar ke kas negara. Mereka juga diperintahkan untuk menghentikan kepemilikan saham di Telkomsel atau Indosat dengan cara melepas saham di salah satu perusahaan tersebut atau mengurangi saham hingga 50 persen di Telkomsel dan Indosat dalam 12 bulan.

15 Trilyun Disalurkan untuk Kredit Usaha Rakyat

Pemerintah melalui perbankan akan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di bawah Rp5 juta, dengar target penyaluran sebesar Rp 15 trilyun sampai akhir tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komite Nasional Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia B.S. Kusmuljono, di Bogor, Minggu (8/6).“Saya optimistis penyaluran KUR Mikro sesuai dengan harapan Presiden. sementara ini baru dilakukan enam bank. Kami akan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro,” kata BS Kusmuljono.

Dia menyebutkan sampai sekarang KUR sudah tersalur Rp. 6,5 triliun.Pemerintah sejak Februari 2008 mendorong penyaluran KUR Mikro di bawah Rp5 juta melalui enam bank yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, BSM, Bank Bukopin dan Bank BTN. Kredit tersebut mendapatkan penjaminan dari pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum SPU.Dalam skema penjaminan tersebut, Askrindo dan Perum SPU memberikan penjaminan sampai 70 persen dari nilai kredit.Kusmuljono menjelaskan tantangan ke depan adalah mengupayakan agar KUR Mikro dapat menjangkau lebih luas kalangan pengusaha skala mikro termasuk di sektor pertanian dan perikanan.

Sementara ini, KUR Mikro lebih banyak menjangkau sektor perdagangan dan jasa. “Masalah akses terhadap KUR Mikro memang sedang dicarikan solusinya. Salah satu caranya melalui kerjasama perbankan dengan LKM,“ ujarnya.Khusus untuk KUR Mikro kepada petani dan nelayan, selain masalah akses masalah suku bunga terlalu tinggi yakni sebesar 24 persen per tahun. Padahal, layaknya bunga KUR Mikro sebesar 12 persen setahun.Untuk mencari solusi atas masalah tersebut, BS Kusmuljono yang juga Komisaris Bank BRI menjelaskan, akan diselenggarakan Lokakarya Nasional yang bertema Memantapkan Pola Linkage Bank-LKM Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui KUR Mikro.Rencananya lokakarya akan diselenggarakan pada Selasa (10/6) di Jakarta besok. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diundang sebagai sebagai pembicara kunciLokakarya ini rencananya akan di hadiri berbagai lembagai seperti Deputi Menko Perekonomian, Deputi Menko Kesejahteraan Rakyat, Dirjen Departemen Keuangan, Deputi Kementerian Koperasi & UKM, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sejumlah pimpinan Bank dan LKM.